Kemiskinan di Indonesia dan Solusi Penanggulangannya
oleh:
Muhammad Zaenuddin
1.
1. Kondisi
Kemiskinan di Indonesia
Secara harafiah,
kemiskinan berasal lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu
kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun
kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya
permasalahan sosial. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena
berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus
terkait dan juga komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lebih
jauh kemiskinan menjadi bukan sekadar masalah ekonomi tetapi masalah
kemanusiaan. Hampir semua negara menghadapi masalah ini. Bahkan Amerika Serikat
yang merupakan negara kaya namun masih menghadapi masalah kemiskinan. Disisi
lain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan
masalah terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan seakan sudah menjadi bagian
dari takdir manusia. Namun menurut Muhammad Yunus (Penerima hadiah nobel perdamaian
tahun 2006) yang ditulis dalam bukunya yang berjudul creating a
world without poverty menjelaskan
bahwa dunia bebas dari kemiskinan itu tidaklah mustahil. Kemiskinan bukan
diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di
masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan berarti
kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri.
Di Indonesia
sendiri banyak program-program yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan.
Jika kita melihat data jumlah penduduk miskin dari tahun 1976 yang mencapai
54,2 juta (40.1%) menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun 1996. Kemudian karena
adanya krisis yang mendera bangsa ini efeknya mengakibatkan bertambahnya jumlah
penduduk miskin sebesar 47,9% (23.4%) pada tahun 1999. Era reformasi jumlah
penduduk miskin perlahan-lahan menurun menjadi 36.1 juta (16.7%) ditahun 2004.
Gambar : Jumlah penduduk miskin di Indonesia
dari tahun ke tahun (BPS)
Jika kita melihat data
Badan Pusat Statistik (BPS) dimulai dari tahun 2002 jumlah penduduk miskin
(penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di
Indonesia terus menurun. Data jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2009
sampai Maret 2010 turun dari 32,53 juta (14.15%) menjadi 31,02 juta (13.33%).
Menghilangkan kemiskinan bisa dikatakan sebagai sebuah mimpi tetapi mengurangi
kemiskinan sekecil mungkin bisa dilakukan. Lalu langkah apa sajakah yang
dilakukan oleh pemerintah, rakyat dan semua elemen untuk menanggulangi
kemiskinan hingga menuju titik terendah?
1.
2. Strategi
menanggulangi kemiskinan di Indonesia
Dimulai dari awal orde
baru, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik
melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, maupun strategi dan kebijakan
khusus. Program-program tersebut meliputi Program Inpres Desa Tertinggal,
Kredit Usaha Tani, UPPKS dan Gerdu Taskin, serta Program Kredit-kredit Mikro
dari BRI.
Sementara di
pemerintahan yang sedang berjalan juga menghadapi hal yang sama yaitu strategi
atau cara penanggulangan kemiskinan. Perdebatan mengenai angka kemiskinan yang
masih besar dan konsep penanggulangannya sekarang ini tidak diperlukan lagi.
Karena hal tersebut justru akan menghabiskan waktu dan energi. Rakyat miskin
kita tidak membutuhkan perdebatan retorika yang berkepanjangan. Mereka butuh
suatu konsensus kebijakan kemudian diimplementasikan. Maka dari itu hal ini
menjadi pekerjaaan rumah tersendiri bagi pemerintahan yang sedang berjalan.
Rakyat mengharapkan suatu penajaman konsep program Penajaman program bisa juga
dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap program dengan memperhatikan
kelemahan-kelemahan yaitu kesulitan yang dihadapi dan kelebihan dari program
penanggulangan kemiskinan tersebut. Tetapi pada intinya penanganan berbagai
masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan. Kita
banyak melihat bahwa selama ini pemerintahan menyelesaikan dan
mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah
berjalan. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut
ini akan dijabarkan beberapa langkah dan strategi cara penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan pemerintah :
1.
A. Perbaikan pada
Masalah sektor Kesehatan
Masalah kesehatan
menjadi sangat vital bagi semua kalangan. Kesehatan adalah kunci hidup nomor
satu. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hidup mereka
hanya sedikit diatas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang
dari US$2 per hari. Pendapatan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
saja (makan, minum). Sehingga dengan pendapatan yang hanya sebesar itu tidak
akan cukup mengcoverage kebutuhan kesehatan. Di bidang kesehatan diupayakan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara makin merata melalui
peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah
melakukan berbagai cara untuk mengatasinya dari ASKESKIN, JAMKESMAS maupun
adanya Pengobatan gratis yang dilakukan rutin. Tetapi yang menjadi masalah saat
ini adalah bagaimana pelayanan masyarakat penggunan ASKESKIN yang sering kurang
diutamakan, sering terjadi pembedaan dan lain sebagainya. Peta pembedaan ini
menjadi masalah tersendiri yang harus segera diselesaikan.
Mungkin kita juga
kurang melihat dan mengerti bahwa pada kenyataannya kesehatan masyarakat itu
bisa dilihat dari sistem sanitasi rumahnya. Pemerintah selama ini kurang
memperhatikan faktor ini. Hal ini bisa dilihat dari kasuks krisis
penyediaan fasilitas sanitasi. Anggaran dari pemerintah belum bisa menghandle adanya pembangunan sanitasi yang baik. Efeknya
bisa dilihat dari penduduk miskin yang cenderung menggunakan air dari sungai
yang telah tercemar. Bahkan di Ibukota atau di kora-kota besar tempat tinggal
mereka cenderung berada di tempat pembuangan limbah. Maka dari itu ada beberapa
pilihan untuk mengatasinya dari mengadakan suatu konsensus nasional untuk
membahas mengenai pembiayaan fasilitas sanitasi dan mendorong pemerintah daerah
untuk membangun fasilitas tersbut melalui dana alokasi khususnya (DAK) Untuk
keseluruhan solusinya harus ada pengkajian ulang mengenai anggaran dan
kebijakan yang fokus pada masalah kesehatan dan sanitasi. Proporsi anggaran
APBN harus bisa menjadikan pemecah masalah ini. Pembangunan sarana-prasarana
yang baik sejatinya terus dilakukan dengan diimbangi dengan kesadaran sosial
masyarakat akan arti pentingnya kesehatan.
Dengan peningkatan
mutu kesehatan, rakyat lebih mampu berperan serta secara aktif dalam
pembangunan sehingga pendapatannya juga meningkat.
1.
B. Perbaikan pada
Masalah Sektor Pendidikan
Salah satu langkah
dari strategi dan cara menanggulangi kemiskinan adalah perbaikan atas kualitas
pendidikan. Menurut saya, Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalam
meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar 9tahunnya. Hanya saja
masih ada keluarga miskin yang terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah dan
efeknya keluar dari sekolah. Penyebab yang utama dari masalah diatas adalah
mahalnya biaya pendidikan yang juga diikuti oleh buruknya kualitas pendidikan.
Kedua kondisi itu merupakan potret nyata dunia pendidikan kita. Lihat saja pada
masa 1970-1980an kita mengirim banyak tenaga ahli ke Malaysia dan Singapura
untuk menjadi tenaga pendidik disana. Tetapi kondisi itu berbalik arah dengan
yang terjadi sekarang. Justru orang-orang Singapura dan Malaysialah yang datang
ke Indonesia untuk menjadi tenaga pengajar atau mahasiswa Indonesia yang banyak
meneruskan kuliah disana. Pemerintah dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan
mencegah terputusnya pendidikan masyarakat miskin dengan cara
1.
Membantu pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah.
Langkah tersebut bisa dilakukan melalu penyediaan dana bantuan pendidikan bagi
masyarakat miskin. Dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat bisa
disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan didaerah. Penyaluran dana itu bisa
dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) Peranan ini kemudian menjadi satu target
untuk membantu sekolah-sekolah didaerah yang menyediakan pendidikan bagi
masyarakat miskin serta tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Tetapi
harus ada sinergi antara pemberian dana bantuan dan kondisi perbaikan mutu
pendidikan sekolah. Maka dari sinergi keduanya akan meningkatkan kualitas
pendidikan Indonesia.
2.
Penyediaan sarana prasarana pendidikan
Sering kita melihat
dilayar televisi banyak gedung sekolah yang kurang terurus padahal anggaran
pendidikan di negara kita mencapai 20%. Banyak berita yang melansir adanya
buruknya gedung sekolah, ambruknya gedung sekolah telah menyadarkan kita.
Betapa buruknya kualitas sarana-prasarananya. Pemerintah hanya mengembar-ngemborkananggaran pendidikan yang mencapai 20% . Jika
melihat gedung sekolah yang ambruk dan lokasi tak jauh dari Istana presiden itu
menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Apa yang salah?
Sekarang kita tidak
perlu mencari-cari penyebab kesalahan dari masalah ini. Penyelesaian dan solusi
menjadi hal yang harus kita bicarakan bersama. Banyaknya permasalahan sarana
dan prasarana sekolah harus menjadi fokus utama sekolah. Bangunan sekolah
menjadi suatu tempat peneduh bagi para anak sekolah. Perlunya penanganan dan
bantuan perbaikan gedung sekolah seharusnya menjadi prioritas utama. Tetapi
kenyataannya tidak, sekolah yang bangunannya ambruk dan meminta bantuan pada
pemerintah melalui dinas pendidikannya mendapat respon yang lambat. Kalau saja
prosedur yang salah atau prosedur yang complicated? Kenapa hal ini harus terjadi?
Solusi utama adanya
pembiayaan sarana dan prasarana juga harus masuk kedalam ranah anggaran
pendidikan. Menurut saya, selama ini yang salah bukan pemerintah. Tetapi sistem
yang ada. Misalnya mengenai sistem dan prosedur meminta bantuan perbaikan
sarana prasarana yang seharusnya itu mudah dan cepat terealisasikan justru
malah menjadi sebaliknya dan memunculkan masalah-masalah baru. Pembenahan pada
sistem harus segera dibenahi serta adanya kesadaran dari masing-masing pihak
yang kemudian keduanya menjadi solusi utamanya.
Guna menjamin
keberhasilan berbagai program di atas, sarana dan prasarana pendidikan, seperti
gedung sekolah dan laboratorium, terus ditingkatkan dan lebih didayagunakan. Gedung
sekolah yang sudah ambruk sudah sewajarnya diperbaiki melalui dana pemerintah
ditambah swadaya masyarakat.
1.
Peningkatan kualitas tenaga pengajar
Tenaga pengajar cukup
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pendidikan di
Indonesia. Adanya tenaga pendidik yang profesional dan kapabel akan memberikan
efek positif terhadap kualitas sumber daya manusiannya. Diantara dari sekian
banyak program peningkatan kualitas tenaga pengajar yang paling penting dan
terkenal adalah sertifikasi. Sertifikasi banyak efek positif dan negatifnya.
Tetapi disini saya memandang bahwa sertifikasi itu merupakan stimulus bagi
tenaga pendidik untuk menjadi yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari syarat
untuk sertifikasi, tenaga pendidik yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak
akan lolos sertifikasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa signifikankah
program sertifikasi menjadikan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam
mencetak sumber daya manusia yang berkualitas? Jawabannya adalah tergantung
pada masing-masing tenaga pendidik. Sejatinya mereka harus sadar akan peranan
vitalnya nya dalam pembangunan sumber daya manusia. Tanpa menyalahkan program
sertifikasi bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran,
tetapi itulah stimulus yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga
pendidik. Disamping melalui berbagai pendidikan dan latihan (diklat) tenaga
pendidik. Pendidikan dan pembinaan guru serta tenaga pendidikan lainnya,
termasuk tenaga pendidikan di luar sekolah, ditingkatkan mutunya dan pelaksanaannya
diselenggarakan secara terpadu
1.
C. Perbaikan Kualitas
Jalan dan Listrik Khususnya bagi Pedesaan
Berbagai pengalaman di
negara-negara seperti China, Vietnam dan juga di Indonesia sendiri menunjukkan
bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan salah satu cara yang efektif
dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan provinsi di Indonesia
relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada
dalam kondisi yang buruk. Sementara itu lima persen dari populasi, yang berarti
sekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun penuh. Hal
yang sama dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat ini masih ada sekitar
6000 desa orang belum menikmati tenaga listrik (Data BPS). Meskipun
permasalahan tersebut sangat kompleks dan rumit, namun solusinya bisa terlihat
jelas :
1.
Menjalankan program skala besar untuk membangun jalan pedesaan
dan di tingkat kabupaten. Program pembangunan jalan tersebut juga dapat
meningkatkan penghasilan bagi masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaran
mereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan pada umumnya. Berbicara
mengenai solusi pembiayaannya, program tersebut bisa dibiayai melalui Dana
Alokasi Khusus (DAK). Dana pembangunan yang ada harus ditargetkan pada
daerah-daerah yang mempunyai kondisi dan kualitas jalan yang buruk. Hal ini
bisa dilihat dari peta lokasi kemiskinan dan peta kondisi halan yang keduanya
menjadu alat untuk mengidentifikasi peta kondisi jalan. Tidak luap masyarakat
setempat harus dilibatkan agar hasilnya dapat sesuai dengan kebutuhan mereka
yang kemudian menjamin tersedianya pemeliharaan jalan secara lebih baik.
2.
Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada
desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik.
Kompetisi pada sektor
kelistrikan harus ditingkatkan dengan memperbolehkan perusahaan penyedia jasa
kelistrikan untuk menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Akses
pada jaringan yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangka meningkatkan
kompetisi tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan dengan lebih terinci atas
dua skema subsidi yang ada sangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut
tidak menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.
1.
D. Membangun
Lembaga-Lembaga Pembiayaan Mikro yang Memberi Manfaat pada Penduduk Miskin
Data BPS menunjukkan
bahwa sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang baik terhadap
lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang memiliki rekening tabungan.
Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah pedesaan. Solusinya bukanlah dengan
memberikan pinjaman bersubsidi ataupun berbiaya. Melihat kenyataannya rakyat
miskin cenderung tidak mau meminta pinjaman dari Bank dan justru meminjam uang
dari bank
plecit yang transaksinya
dilakukan dengan cara door to door. Padahal bank plecit tersebut biasanya memberikan biaya pinjaman yang lebih
tinggi daripada Bank. Maka dari itulah dibentuklah lembaga pembiayaan mikro
(LPM). Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian
kredit dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro
tersebut. Berbagai langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan akses
penduduk miskin atas kredit pembiayaan adalah:
1.
Membangun hubungan antara sektor perbankan dengan LPM, misalnya
dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk menjadi agen untuk bank-bank
komersial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.
2.
Mengesahkan revisi Undang-Undang Koperasi guna memberikan
kerangka hukum yang lebih baik untuk pengembangan pembiayaan mikro, termasuk
mewajibkan adanya audit dan pengawasan eksternal bagi koperasi simpan pinjam.
1.
E. Memberikan
Lebih Banyak Dana untuk Daerah-Daerah Miskin
Kesenjangan antar
daerah di Indonesia sangatlah terasa. Hal tersebut bisa terlihat pada kedua
daerah yaitu : Jakarta dengan Kupang. Kondisi itu menjelaskan adanya pemerintah
daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan per penduduk 46 kali lebih
tinggi dari pemerintah di daerah termiskin. Akibatnya pemerintah daerah yang
miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi
kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat
membantu masalah ini. Untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah dapat
melakukan beberapa langkah (Indonesian Brief Policy) seperti :
1.
Memperbaiki formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar memungkinkan
pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. DAU
dimaksudkan untuk membantu kesenjangan keuangan antar daerah berdasarkan
formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk,
biaya hidup dan kapasitas fiskal. Tetapi pada kenyataannya, dana ini masih
dialokasikan berdasar pola pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu
penetapan besar DAU harus lebih banyak didasarkan formula di atas, bahkan
dengan memberikan porsi yang lebih besar pada tingkat kemiskinan.
1.
Meningkatkan pemberian Dana Alokasi Khusus untuk menunjang
target program nasional pengentasan kemiskinan. DAK dapat menjadi insentif bagi
pemerintah daerah untuk memenuhi target penurunan tingkat kemiskinan. Oleh
karena itu DAK harus ditingkatkan fungsinya dan dikaitkan dengan program
pengentasan kemiskinan, termasuk infrastruktur di daerah pedesaan, kesehatan,
pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Daerah yang lebih miskin
harus dapat menerima DAK yang lebih besar, mengingat DAU belum dapat
memperkecil kesenjangan pembiayaan antar daerah. Peningkatan DAK dapat
dilakukan dengan memotong anggaran pemerintah pusat di daerah melalui
departemen teknis, yang selama ini dikenal sebagai Daftar Isian Proyek (DIP).
1.
Merancang Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat
Sasaran
Program perlindungan
yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan
bakar dan listrik, dapat dikatakan belum mencapai sasaran dengan baik. Pada
tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan
sosial. Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan dan
pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati oleh penduduk
miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat
mampu. Secara rata-rata, rumah tangga miskin hanya memperoleh subsidi sebesar
Rp12.000 untuk beras dan Rp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya.
Pemerintah dapat menjalankan program bantuan dengan menggunakan peta kemiskinan
memberikan informasi mengenai kecamatan-kecamatan termiskin yang patut
mendapatkan bantuan. Bantuan perlindungan sosial bisa berupa 9 kebutuhan pokok
atau sembako.
Kesimpulan
Masalah kemiskinan
menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan
pengangguran. Perlu kita ketahui sebagian besar penduduk miskin di Asia
Tenggara tinggal di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan ditempatkan secara
utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. Program penanggulangan
kemiskinan harus bertumpu pada peran serta aktif dan produktivitas rakyat
diupayakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin. Pemerintah Indonesia
dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai
usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan.
Segala program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilakukan
pemerintah sudah sepatutnya kita dukung bersama.
Categories:
EKONOMI
0 comments:
Post a Comment